Produksi Susu Nasional Jeblok, 79 Persen Masih Impor

Wikimedan – Produksi susu dalam negeri saat ini masih jauh dari mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan nasional. Oleh karena itu diperlukan sejumlah inovasi dan pengembangan usaha untuk menggenjot produksi susu nasional.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen PKH Kementan Fini Mufiani, sewaktu menyaksikan penandatanganan MoU antara PT Jasindo dengan Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, di Kabupaten Malang, Sabtu (22/9).

“Peningkatan skala usaha kepemilikan ternak bagi peternak merupakan salah satu solusi untuk mendongkrak peningkatan populasi sapi di dalam negeri,” kata dia.

Fini menyebutkan, produksi susu segar nasional tahun 2017 masih rendah. Yaitu 922,9 ribu ton. Sampai saat ini 79,2 persen kebutuhan susu masih diimpor dari luar negeri.

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan perkembangan populasi dan produktivitas sapi perah masih belum sesuai harapan. Di sisi lain, kepemilikan sapi perah atau rata-rata dua hingga tiga ekor per peternak.

“Untuk meningkatkan skala usaha peternak sapi perah, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus mendorong semua pihak, baik swasta maupun BUMN bermitra dengan peternak,” ungkap Fini.  

Menurutnya, berdasarkan data BPS tahun 2017, rumah tangga peternakan sapi perah nasional saat ini sebanyak 142 ribu. Sebagian besar merupakan peternak kecil dengan kepemilikan sapi perah dibawah empat ekor. 

“Diambil sisi positifnya untuk dijadikan peluang karena dengan meningkatkan skala kepemilikan sapi di rumah tangga peternakan tersebu. Maka akan dimungkinkan terjadinya peningkatan populasi sapi perah di dalam negeri,” imbuhnya.

Apalagi menurutnya, pemula beternak sapi perah tidak mudah dibandingkan dengan beternak komoditas lainnya.

Lebih lanjut Fani menjelaskan bahwa untuk pengembangan sapi perah, berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah. Diantaranya, bantuan ternak, program Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting), subsidi bunga KUPS dan KUR, bantuan premi asuransi, dan fasilitasi pengembangan investasi dan kemitraan.

Namun, dengan keterbatasan APBN saat ini tidak memungkinkan penambahan sapi difasilitasi oleh pemerintah. Untuk itu diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang murah melalui non APBN.

Fini memberikan contoh seperti yang dilakukan oleh PT Jasindo saat ini. Selaku BUMN, PT Jasindo telah berkenan meningkatkan pemanfaatan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) bekerjasama dengan KAN Jabung.

“Ini merupakan salah satu bentuk program kemitraan BUMN dalam pengembangan usaha peternakan dengan fasilitasi pembiayaan non APBN dan optimalisasi asuransi ternak,” tegasnya.

(tik/JPC)