Kisah PNS Pajak Berjuang di tengah Heboh Kasus Rafael Alun
Wikimedan – Kisah PNS Pajak Berjuang di tengah Heboh Kasus Rafael Alun. Di tengah perkembangan kasus dan kecaman publik atas gaya hidup mewah pejabat Direktorat Jenderal Pajak, mengharuskan para penyuluh pajak harus berusaha ekstra keras untuk kembali meyakinkan kepada masyarakat untuk membayar pajak.
Sorotan publik akan hedonisme keluarga pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rupanya membuat kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak ikut tergerus. Namun, tak menyurutkan mereka untuk membayar pajak dan lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak.
Petrus Bobby Aruan, petugas penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman ,menceritakan bagaimana tantangannya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak, di tengah gempuran pemberitaan sikap hedonisme keluarga Pejabat Ditjen Pajak Eselon III Rafael Alun Trisambodo.
“Terkait tantangan yang dihadapi saat ini, tentunya tugas yang kami emban akan lebih berat lagi, mengingat ramainya kabar di media sosial dan respon masyarakat terkait kasus tersebut,” ujar pria yang kerap disapa Bobby ini kepada CNBC Indonesia, Senin (27/2/2023).
Kendati demikian, bagaimanapun situasinya, Bobby berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya dalam melakukan penyuluhan. Mengingat bulan Februari-Maret adalah masa wajib pajak mulai ramai untuk melaporkan SPT Tahunan orang pribadi.
Pun, penyuluhan di tempat kerjanya saat ini, kata Bobby masih berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Para penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman masih mengadakan konsultasi ke wajib pajak, membuka layanan pojok pajak penerimaan SPT Tahunan dan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) – Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Sayangnya, penyuluhan yang dilakukan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Tak jarang saat wajib pajak diperingatkan untuk membayar pajak melalui layanan pesan WhatsApp (WA), beberapa diantaranya justru menyindir para penyuluh pajak.
“Kemarin ketika kami WA Blast wajib pajak terkait himbauan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan pemadanan NIK, salah satu wajib pajak memberikan respon dengan menanyakan kami, sudah melaporkan LHKPN atau tidak,”cerita Bobby.
Bobby memaklumi sikap antipati dari wajib pajak tersebut. Karena segala tindak tanduk yang dilakukan pegawai pajak bersinggungan langsung uang pajak rakyat. Jadi tak heran, para wajib pajak bersikap demikian kepada penyuluh pajak.
“Kami anggap hal tersebut sebagai pengingat dan memang seluruh pegawai juga sudah melaporkan SPT Tahunan dan juga LHKPN sesuai dengan himbauan Kementerian Keuangan untuk melapor sebelum tanggal 28 Februari setiap tahunnya,” ujar Bobby lagi.
Kepala KPP Pratama Jakarta Matraman Ani Natalia menambahkan, pihaknya akan terus menjalankan tugas, sambil terus berupaya meningkatkan kepercayaan publik dengan memberikan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat sebagaimana mestinya.
“Proses penyuluhan di KPP Matraman masih berjalan, baik kelas pajak online maupun pojok pajak. Kami buka pojok pajak di semua kelurahan di Kecamatan Matraman dan di BNPB. Sejauh ini tidak ada kendala,” jelas Ani menambahkan.
Maraknya pemberitaan gaya hidup mewah keluarga Rafael Alun, kata Ani juga tidak menyurutkan para wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya di KPP Pratama Jakarta Matraman.
Penerimaan KPP Pratama Jakarta Matraman, hingga 27 Februari 2023 telah mencapai Rp 65,14 miliar atau telah mencapai 10,7% dari target penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman yang sebesar Rp 608 miliar.
Adapun jumlah orang yang melapor SPT di KPP Pratama Jakarta Matraman hingga 27 Februari 2023 telah mencapai 7.034 wajib pajak, naik 21,86% dari periode yang sama tahun lalu yang hanya 5.772 wajib pajak.
Cerita lain dari Merita Katerina, penyuluh pajak di KPP Pratama Batam Utara. Merita mengaku dirinya sempat was-was, khawatir tidak ada wajib pajak yang mau datang ke kantornya. Namun, di luar ekspektasinya, justru banyak wajib pajak yang datang ke kantornya untuk laporan SPT Tahunan.
“Mereka rela buat antri dan responnya masih baik-baik, meskipun muncul pemberitaan saat ini,” ujar Merita kepada CNBC Indonesia melalui via telepon.
Namun, kata Merita tak jarang beberapa wajib pajak yang bertanya mengenai perkembangan kasus Rafael Alun.
“Namanya manusia ada satu atau dua yang bertanya. Gimana sih kasusnya (Rafael Alun) sekarang. Namun itu semua tetap kita jawab sesuai faktanya. Bahwa saat ini RAT sedang diperiksa dan ikuti saja alur pemeriksaannya, itu juga sudah dilaksanakan oleh yang berwenang,” ucap menceritakan pengalamannya.
Secara keseluruhan, kata Merita penyuluhan yang dilakukan oleh dirinya dan teman-temannya berjalan lancar dan tidak menemui apapun sindiran dari para wajib pajak.
Merita bahkan merasa terharu, karena gemparnya pemberitaan belakangan ini tak menyurutkan para wajib pajak untuk datang lapor SPT di tempat dirinya bekerja.
“Terharu dengan adanya kondisi sekarang, tidak menyurutkan wajib pajak datang ke KPP Pratama Batam Utara. Mereka masih sadar tanggung jawab mereka ketika memiliki NPWP. Apalagi ini kan lagi periode laporan SPT Tahunan,” tuturnya.
Kepala KPP Pratama Batam Utara Witarto menambahkan, maraknya pemberitaan Rafael Alun Trisambodo tidak mempengaruhi penyampaian SPT dan penerimaan di kantornya.
Sampai dengan 27 Februari 2023, penerimaan di KPP Pratama telah mencapai Rp 91,1 miliar atau telah mencapai 13,94% dari target penerimaan pajak pada tahun ini yang sebesar Rp 653,76 miliar.
Adapun realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama hingga 27 Februari 2023 tersebut tumbuh 123% dibandingkan realisasi penerimaan 27 Februari 2022 yang sebesar Rp 40,72 miliar.
Secara keseluruhan, kata Witarto pemberitaan Rafael Alun tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja KPP Batam Utara, karena di sana situasinya lebih kondusif. Namun pihaknya siap jika dibutuhkan langkah mitigasi.
“Sampai hari ini belum ada hal-hal di luar ekspektasi kita, semuanya baik-baik saja. Dari sisi penerimaan tumbuh dan kepatuhan tumbuh. Jadi tidak terlalu pengaruh, bahkan tidak terpengaruh (Kasus Rafael Alun Trisambodo),” ujarnya.