Begini Rencana Sri Mulyani Utak-Atik Anggaran Pendidikan

Wikimedan – Begini Rencana Sri Mulyani Utak-Atik Anggaran Pendidikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengkaji ulang porsi anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan, yakni sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dia menyarankan agar mandatory spending sebesar 20% diambil dari pendapatan negara, bukan belanja negara. Menurutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membahas secara internal hal ini.

Sri Mulyani mengatakan, basis belanja wajib untuk anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN itu selama ini rancu karena tidak memperhitungkan kondisi riil belanja negara. Akibatnya, ketika kebutuhan belanja negara tengah tinggi yang disebabkan pelemahan kurs atau kenaikan harga minyak, mandatory spending itu harus terserap untuk kebutuhan belanja dalam rangka menopang belanja subsidi.

“Ini caranya mengelola APBN tetap comply atau patuh dengan konstitusi, di mana 20% setiap pendapatan kita harusnya untuk pendidikan. Kalau 205 dari belanja, dalam belanja itu banyak ketidakpastian, itu anggaran pendidikan jadi kocak, naik turun gitu,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (4/9).

Dia mencontohkan kasus yang terjadi seperti pada 2022. Pada tahun itu, penerimaan negara melonjak karena adanya kenaikan harga minyak mentah dunia ditambah dengan ambruknya kurs rupiah, implikasinya ialah beban subsidi yang ikut meroket dari semula didesain Rp 350 triliun membengkak menjadi Rp 550 triliun. Kenaikan itu harus dikompensasi dari belanja pendidikan yang sebesar 20%.

“Kenaikan sampai Rp 200 triliun itu memberi konsekuensi harus 20% dari anggaran pendidikan. Nah ini yang menyulitkan dalam mengelola keuangan negara dalam artian bagaimana APBN tetap terjaga, defisitnya tetap di bawah 3%, APBN terjaga tetap sustainable, tapi compliance terhadap 20% anggaran pendidikan itu tetap kita jaga,” tegasnya.