Begini Kronologi Kudeta Kursi Ketum Kadin
Wikimedan – Begini Kronologi Kudeta Kursi Ketum Kadin. Organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah dirundung dualisme kepemimpinan. Saat ini ada 2 sosok yang menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia, pertama adalah Arsjad Rasjid yang menyisakan jabatan tersebut hingga 2026 mendatang dan Anindya Bakrie yang baru terpilih setelah digelarnya Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu lalu (14/9/2024).
Digelarnya Munaslub hingga terpilihnya Anindya Bakrie menjadi Ketum Kadin dilakukan secara singkat. Dimulai pada Jumat (13/9/2024), hingga Munaslub berakhir pada Sabtu (14/9/2024) dengan terpilihnya Anindya Bakrie secara aklamasi sebagai Ketum Kadin yang baru.
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo yang hadir dalam acara itu mengatakan, 28 Kadin Provinsi yang ikut dalam Munaslub itu telah menyepakati Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin
“Udah selesai tadi, secara aklamasi dari 28 ketua-ketua umum Kadin daerah hadir, 25 asosiasi, pimpinan juga hadir, secara aklamasi sudah terpilih Pak Anin (Anindya),” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua MPR itu di lokasi Munaslub, St Regist Jakarta, Sabtu (14/9/2024).
Karena peserta Munaslub ialah pimpinan Kadin daerah mayoritas dan sudah aklamasi, yakni 28 dari 34 Kadin Provinsi, maka kepemiminan Anindya menurut Bamsoet telah sah dan tak menyalahi AD/ART organisasi. Ia juga menekankan, dalam AD/ART organisasi disebutkan, pemilihan Ketua Umum dalam Munaslub sudah bisa ditetapkan bila daerah memang membutuhkan ketua baru, tanpa harus ada pelanggaran yang dilakukan ketua umum yang tengah menjabat.
“Ini kan kita hanya melaksanakan, melaksanakan keinginan asosiasi, daerah, jadi enggak ada agenda lain, kecuali memediasi apa yang diusulkan daerah.Baca saja di dalam AD/ART kalau daerah minta perGantian bisa aja, daerah yang minta, yang punya kuasa kan daerah,” tegasnya.
Selain Bamsoet, terpilihnya Anindya Bakrie menjadi Ketum Kadin yang baru juga disaksikan langsung oleh Wakil Ketua Kadin Erwin Aksa, pengusaha senior Nurdin Halid, hingga Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.
Anindya yang sah terpilih sesuai hasil Munaslub akhirnya angkat bicara. Dia bilang ini merupakan hari yang spesial untuk dirinya.
“Pertama ya saya ingin sampaikan bahwa ini hari yang spesial bukan hanya buat saya, tapi juga spesial mudah-mudahan untuk perekonomian Indonesia,” ujar Anin.
Ia juga mengatakan, akan terus menjalin hubungan yang kuat dengan pemerintah baik pemerintahan yang saat ini masih dipimpin Presiden Joko Widodo maupun pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang.
“Kadin itu adalah mitra strategis pemerintah, jadi mudah-mudahan apa yang diputuskan tadi bisa membuat hubungan dengan pemerintah bisa makin baik,” ujar Anindya.
Anindya juga berjanji akan terus menaungi dunia usaha di berbagai sektor untuk menjaga kondusifitas iklim berbisnis di Indonesia. Selain itu, mengakomodir kepentingan pengusaha untuk lima tahun ke depan. Ia juga memastikan akan menaungi para pengurus Kadin yang sebelumnya.
“Dinamika organisasi tu pasti ada, nah kita berharap ini semua justru bisa membuat Kadin lebih tegap, dan kepada yang sudah bersama-sama marilah kita lanjutkan, yang belum marilah bergabung,” sebutnya.
Sehari berselang tepatnya Minggu (15/9/2024) Arsjad Rasjid akhirnya muncul dan menggelar jumpa pers. Dia merespons hasil keputusan ‘instan’ Munaslub yang memilih Anindya Bakrie untuk menduduki jabatan baru Ketum Kadin.
Menurut Arsjad Munaslub yang digelar tak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia. Dia menegaskan akan mengambil tindakan hukum.
“Selanjutnya kami ambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi,” tegas Arsjad.
Arsjad menambahkan dewan pengurus tengah melakukan investigasi atas pelanggaran AD/ART. Dari penyelidikan sementara, dia yakin akan terungkap bukti-bukti sah dalam bentuk dokumen terkait dengan Munaslub, termasuk keterlibatan individu maupun kelompok.
“Kami akan ambil tindakan disipliner memastikan Kadin adalah rumah semua,” ujarnya.
Sementara itu, dia membantah kalau dirinya digulingkan karena cuti dari jabatannya dan memilih menempati posisi Ketua Pemenangan Tim Ganjar-Mahfud saat Pemilu Februari 2024. Arsjad menegaskan bahwa semua keputusannya selalu dikonsultasikan terlebih dahulu, tak hanya berlaku di Kadin daerah, tapi juga pengurus harian.
“Bisa ditanyakan langsung kepada teman-teman Ketum daerah setiap langkah yang saya lakukan saya berkonsultasi dengan temen Kadin daerah, pengurus harian sampai pun akhirnya saya harus memutuskan menjadi salah satu ketua dalam tim pemenangan itupun juga saya ajak bicara,” jelasnya lagi.
Atas dualisme kepengurusan Kadin, Arsjad bakal berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun presiden terpilih Prabowo Subianto, mengenai mengenai permasalahan ini.
“Bukan cuma masalah status Keppres-nya, tapi tetap kita berjalan seperti biasa saja, bahwa ada kejadian yang terjadi Munaslub ilegal ini akan kami laporkan. Kita harus berdiri dalam konteks hukum Undang-Undang Governance Kadin Indonesia,” kata Arsjad.
Di hari yang sama, Ketum Kadin hasil Munaslub Anindya Bakrie juga menggelar jumpa pers. Dia membantah Munaslub yang digelar bertujuan untuk mengkudeta Arsjad Rasjid dari kursi jabatannya.
Dia mengklaim Munaslub merupakan inisiatif Kadin Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB).
“Kami sampaikan semua yang dilakukan itu sesuai dengan AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga),” tegasnya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2024).
Anindya pun menyebut dia akan terbuka bagi seluruh pihak nantinya. Baginya Kadin adalah satu-satunya organisasi bagi dunia usaha yang diatur undang-undang. Dia bilang peran Kadin sangat penting untuk ikut serta menyukseskan program-program pemerintah.
“Supaya Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa sukses mencapai target APBN, bahkan lebih. Jadi itu lah fokus kami,” katanya.
Terakhir, di lain pihak, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menegaskan pemerintah tak ikut campur urusan internal Kadin Indonesia.
“Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya,” kata Supratman.
Namun dikatakannya pemerintah mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.
“Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi, kami ikut sesuai dengan aturan, dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin,” jelasnya.