Tangani Lumpur Lapindo, Jokowi Bakal Kucurkan Ratusan Miliar

Wikimedan.com – Tangani Lumpur Lapindo, Jokowi Bakal Kucurkan Ratusan Miliar. Pemerintah masih mengusulkan anggaran untuk penanganan lumpur lapindo pada 2023 mendatang. Anggaran yang diajukan oleh Kementerian PUPR mencapai Rp 270 miliar.

“Pada tahun 2023 juga ada kegiatan pengendalian lumpur Sidoarjo dengan pagu Rp 270 miliar,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jarot Widyoko, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Kamis (1/9/2022).

Jarot menjelaskan kegiatan yang dilakukan mulai dari pengaliran lumpur ke Kali Porong sebanyak 22 juta meter kubik, juga perkuatan tanggul penahan lumpur sepanjang 1 kilometer.

Pemerintah memang masih terus menggelontorkan dana untuk penanganan. Pada 2020 anggaran untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) lapindo mencapai Rp 380 miliar.

Semburan lumpur panas dari pertambangan PT Lapindo Brantas ini menjadi bencana pada tahun 2006. Setidaknya ada 16 desa di 3 Kecamatan di Sidoarjo yang tergenang lumpur panas itu.

Lumpur menyembur sejak 29 Mei 2006, dua hari setelah gempa bumi di Yogyakarta. Semburan lumpur panas itu kini telah membentuk semacam kawah. Bencana Lumpur Lapindo membuat pemerintah kala itu turun tangan. Baru-baru ini muncul kabar soal kandungan lumpur yang mengandung mineral bernilai tinggi dan langka.

Perusahaan Bakrie yakni PT Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya belum juga melunasi pembayaran utang kepada pemerintah. Padahal, utang tersebut sudah jatuh tempo pada 10 Juli 2019 lalu.

Diketahui, utang Lapindo kepada pemerintah sebesar Rp 773,8 miliar dengan bunga 4%. Utang tersebut berasal dari dana talangan yang diberikan pemerintah untuk ganti rugi Lumpur Lapindo.

Berjalannya waktu, pembayaran yang seharusnya dilakukan setiap tahunnya baru dilakukan sekali yakni pada akhir tahun 2018 lalu sebesar Rp 5 miliar. Sejak saat itu, tidak ada lagi pembayaran yang dilakukan Lapindo meski terus ditagih oleh pemerintah.

Adapun total nilai utang Lapindo hingga 31 Desember 2020 menjadi Rp 2,23 triliun. Ini terdiri dari bunga Rp 201 miliar dan juga denda yang tak dirinci nilainya.