KPK Telusuri Keterlibatan Lippo Group Dalam Dugaan Suap Meikarta

Wikimedan – KPK terus berupaya menelusuri asal muasal duit Rp 7 miliar yang diduga digunakan untuk menyuap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin terkait dengan perizinan proyek Meikarta. Salah satunya memeriksa Direktur Keuangan Pengembang Meikarta PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Hartono kemarin (5/11).

KPK sebelumnya menduga, uang suap yang diperoleh saat operasi tangkap tangan (OTT) bulan lalu tersebut tidak berasal dari kantong pribadi Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Sebab, secara logika, suap tersebut bukan kepentingan pribadi. Melainkan diduga untuk kepentingan perusahaan guna memperlancar perizinan Meikarta.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyatakan, sampai sekarang pihaknya terus berupaya menelusuri sumber uang tersebut. Apakah bagian dari perusahaan atau kepentingan individu. “Nanti kami update,” ujarnya di gedung KPK kemarin.

Laode pun berhati-hati dalam menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut. Berbeda dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang beberapa waktu sebelumnya terkesan blak-blakan menyampaikan hal teknis penyidikan. Misalnya, menyebut KPK tidak akan menyegel bangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi.

Alex -sapaan Alexander Marwata- juga menyatakan bahwa proyek Meikarta bisa dilanjutkan karena tidak berkaitan dengan penyidikan KPK. Padahal, sebelumnya Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengarahkan Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat untuk me-review perizinan Meikarta. Pun, muncul opsi pencabutan izin bila memang ada pelanggaran administratif di dalam review tersebut.

Febri menjelaskan, secara umum, KPK terus mengusut keterlibatan korporasi Lippo Group dalam kasus tersebut. Itu berarti, belum ada keputusan apakah KPK akan menyegel bangunan Meikarta dan sebaliknya. “KPK masih menelusuri rangkaian proses perizinan yang terkait dengan kasus dugaan suap ini,” tegasnya.

Pemeriksaan Direktur Keuangan PT MSU Hartono kemarin merupakan salah satu upaya untuk mengurai lapis demi lapis rangkaian proses perizinan yang diduga bermasalah tersebut. “Kami tegaskan, dengan adanya temuan dugaan suap ini (perizinan Meikarta, Red), kami menduga ada persoalan pada proses perizinan (Meikarta, Red),” ungkap Febri. 

(tyo/c5/agm)